HUMAS, TULUNGAGUNG – Program Studi Ekonomi Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Utsmani Bondowoso turut mengambil bagian dalam kegiatan International Community Service yang diselenggarakan di Pantai Sine, Desa Kalibatur, Kecamatan Kalidawir, Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur, Selasa (8/9/2026). Kegiatan pengabdian masyarakat berskala internasional ini menjadi bagian dari kolaborasi Asosiasi Program Studi Ekonomi Syariah Indonesia (APSESI) bersama akademisi dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia dan mitra internasional.

STAI Al-Utsmani Bondowoso dalam kegiatan tersebut diwakili oleh Ketua Program Studi Ekonomi Syariah, Dr. Haqiqotus Sa’adah, M.E., dan Sekretaris Program Studi Ekonomi Syariah, M. Hibatullah Huwaidi, S.E., S.Ag., M.E. Keikutsertaan keduanya menegaskan komitmen Prodi Ekonomi Syariah STAI Al-Utsmani dalam memperluas jejaring akademik sekaligus menghadirkan keilmuan ekonomi syariah agar semakin dekat dengan persoalan nyata masyarakat.

Kegiatan mengusung semangat penguatan ketahanan ekonomi nelayan dan pelaku UMKM pesisir melalui literasi keuangan syariah, pengembangan usaha halal, serta pendekatan blue economy. Forum ini mempertemukan akademisi Program Studi Ekonomi Syariah jenjang sarjana dan magister dari puluhan perguruan tinggi, praktisi industri keuangan syariah, pakar internasional, serta masyarakat dan pengelola wisata Pantai Sine.

Literasi keuangan syariah menjadi salah satu isu utama yang dibahas. Dr. Binti Nur Asiyah, M.Si., selaku Ketua Umum APSESI sekaligus Koordinator Program Studi Magister Ekonomi Syariah UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, mengulas pentingnya penguatan kebiasaan pengelolaan keuangan bagi masyarakat nelayan. Pemanfaatan instrumen dan akad syariah, termasuk wadi’ah, dipandang dapat menjadi pintu masuk untuk membangun rasa aman dalam menyimpan pendapatan sekaligus memperkuat ketahanan ekonomi rumah tangga pesisir.

Dari sisi industri, Bank Syariah Indonesia (BSI) Tulungagung menyampaikan dukungan terhadap penguatan akses keuangan masyarakat pesisir. Layanan tabungan, investasi, dan pembiayaan usaha dapat dikembangkan untuk mendukung aktivitas perdagangan ikan maupun pengembangan UMKM lokal. Penguatan akses tersebut diharapkan tidak hanya memperluas inklusi keuangan, tetapi juga mendorong masyarakat menggunakan layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah.

Aspek penguatan UMKM juga mendapat perhatian melalui pentingnya sertifikasi halal. Standardisasi produk dinilai menjadi langkah strategis agar produk-produk masyarakat pesisir memiliki nilai tambah, meningkatkan kepercayaan konsumen, dan mampu menjangkau pasar yang lebih luas. Dengan demikian, pemberdayaan masyarakat pesisir tidak berhenti pada peningkatan produksi, tetapi juga menyentuh kualitas, legalitas, dan daya saing produk.

Perspektif internasional mengenai blue economy disampaikan oleh Dr. Asif Iqbal Siddiqui, Director ESG & Sustainability Circular Economics Pte Ltd., yang hadir sebagai speaker internasional. Pembahasan menekankan bahwa peningkatan ekonomi pesisir harus berjalan seiring dengan perlindungan ekosistem laut. Pengelolaan sampah, pengurangan pencemaran, dan pemanfaatan sumber daya pesisir secara berkelanjutan menjadi bagian penting karena kualitas lingkungan laut berkaitan langsung dengan produktivitas perikanan dan keberlangsungan mata pencaharian masyarakat.

Diskusi semakin kontekstual ketika perwakilan Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Pantai Sine memaparkan realitas sosial-ekonomi masyarakat setempat. Salah satu persoalan yang muncul adalah pergeseran sebagian nelayan menjadi pedagang setelah berkembangnya sektor wisata. Ketidakpastian hasil tangkapan dan biaya operasional melaut yang dapat mencapai sedikitnya Rp200.000 dalam sekali perjalanan menjadi pertimbangan ekonomi bagi sebagian warga.

Persoalan lingkungan juga menjadi tantangan tersendiri. Pokdarwis telah melakukan pemilahan sampah serta aksi bersih pantai secara berkala, namun masih menghadapi akumulasi “sampah kiriman” yang terbawa aliran sungai menuju kawasan Pantai Sine. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa pengelolaan ekonomi pesisir membutuhkan kerja sama lintas sektor karena persoalan lingkungan tidak dapat diselesaikan hanya oleh masyarakat di kawasan pantai.

Dalam diskusi juga mengemuka persoalan literasi keuangan masyarakat. Kemampuan menabung dinilai masih menjadi tantangan, sementara praktik berutang lebih dekat dengan kebiasaan ekonomi sebagian warga. Situasi ini memperkuat pentingnya pendampingan yang tidak hanya bersifat satu kali, melainkan berkelanjutan dan disusun berdasarkan kebutuhan riil masyarakat.

Bagi Prodi Ekonomi Syariah STAI Al-Utsmani Bondowoso, keikutsertaan dalam International Community Service ini menjadi ruang penting untuk memperkuat implementasi Tridharma Perguruan Tinggi. Pengalaman lapangan mengenai nelayan, UMKM pesisir, literasi keuangan syariah, industri halal, dan blue economy dapat menjadi bahan pengembangan pembelajaran, penelitian, serta program pengabdian kepada masyarakat yang lebih kontekstual.

Kegiatan tersebut juga membuka peluang kolaborasi dengan berbagai perguruan tinggi melalui jejaring APSESI. Kolaborasi dapat diarahkan pada penelitian bersama, publikasi ilmiah, visiting lecturer, pengembangan kurikulum, hingga program pemberdayaan masyarakat yang berkelanjutan.

Melalui keterlibatan Kaprodi dan Sekprodi Ekonomi Syariah dalam forum ini, STAI Al-Utsmani Bondowoso menegaskan komitmennya untuk terus memperluas jejaring dan menghadirkan ekonomi syariah yang berdampak. Sinergi antara literasi keuangan syariah, penguatan UMKM halal, dan tata kelola lingkungan berbasis blue economy diharapkan menjadi salah satu model penguatan ketahanan ekonomi masyarakat pesisir, khususnya di wilayah selatan Jawa. (*)

Pewarta : Haqiqotus Sa’adah

Editor : Heridianto